mobic.store — KONTROVERSI masalah pemaafan koruptor, amnesti untuk koruptor, dan implementasi denda damai untuk koruptor, mempertunjukkan satu diantaranya, ada masalah besar komunikasi di sekitar Istana, selainnya masalah subtansi.

Pengakuan Presiden Prabowo Subianto di Kairo yang hendak maafkan koruptor yang bermain zeus x1000 asal kembalikan kekayaannya memunculkan pro-kontra semakin makin tambah meluas.

Menteri Koordinator Hukum Yusril Ihza Mahendra benarkan jika Presiden punyai hak konstitusional memberi amnesti, abolisi, dan grasi untuk terpidana.

Yusril menjelaskan, dari 44.000 terpidana yang hendak memperoleh amnesti, jumlah terpidana korupsi cuma sejumlah ribu orang.

Tidak ada yang menentang jika Presiden punyai hak konstitusional untuk memberi amnesti, abolisi, dan grasi.

Pengakuan Yusril itu memperlihatkan ada proses hukum yang menyusul saat sebelum selanjutnya disetop penuntutannya.

Tetapi, pembelaan Yusril itu dapat kurang sesuai saat Presiden Prabowo telah bicara masalah proses pengembalian kekayaan secara sembunyi-sembunyi.

Pengakuan Yusril selanjutnya diikuti pernyatan Menteri Hukum Supratman Andi Atgas yang tawarkan jalan keluar denda damai untuk koruptor.

Sayang, pengakuan politikus Partai Gerindra ini kurang pas karena denda damai yang dipunyai Beskal Agung cuma untuk tindak pidana ekonomi, seperti kepabeanan atau bea cukai, tidak untuk korupsi.

Kepala Pusat Pencahayaan Kejaksaan Agung Harli Siregar menentang. “Denda damai bukan untuk koruptor,” kata Harli.

Masalah amnesti untuk koruptor, Supratman luruskan pengakuan Yusril jika tidak ada pemberian amnesti untuk terpidana korupsi yang diberi Presiden Prabowo.

Sengkarut komunikasi di kelompok pembantu Presiden Prabowo itu dapat bikin rugi citra Presiden yang pemerintahannya belum berumur 100 hari. Sengkarut komunikasi dapat dibaca public sebagai belum ada pengkajian mendalam masalah pemaafan koruptor yang hendak diambil Presiden Prabowo.

Semestinya peraturan didasari ada evidence based kebijakan. Animo harus diberikan ke Menteri Supratman yang dengan cepat luruskan dan menggagalkan ide denda damai untuk koruptor.

Penangguhan ide denda damai – yang tidak pas diaplikasikan untuk tindak pidana korupsi – sedikit menurunkan ketidaksamaan opini yang tidak produktif antara pembantu Presiden.

Public bertanya di mana peranan Kantor Komunikasi Presiden dengan beberapa jubir presiden?

Beberapa jubir presiden yang sebelumnya demikian mahir bicara di tv memberi analisis politik, kenapa tidak ada aksinya menangani sengkarut komunikasi sekitar pemaafan koruptor?

Selainnya substansinya yang peka, komunikasi public menjadi penting. Ditambah, pinjam istilah Jakob Oetama, kita berbicara dalam masyarakat yang tidak ikhlas hingga diperlukan taktik komunikasi yang ngepas.

Pesan komunikasi tidak cuma teks, tetapi kerangka. Saat kerangka tidak diberi, jangan memaksakan pubik harus pahami kerangka permasalahannya. Dan, jangan terlampau cepat mengadili public dengan pernyataan, “figur tidak berhasil”.