mobic.store – Dilansir dari situs slot gacor mgo777,  Indonesia mengatakan sedih atas gagalnya penerapan pertemuan beberapa negara penandatangan (high contracting parties/HCP) Pakta Jenewa Ke-4 untuk mengulas rumor Palestina di Jenewa, Swiss, pada 7 Maret.

Menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pengakuan persnya di Jakarta, Sabtu, Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melihat ketidakberhasilan penerapan jadwal itu karena berlangsungnya ketidakberimbangan pada proses pendekatan mendekati pertemuan tersebut.

Hal itu mengakibatkan tidak terwujudnya usaha “menyorot ketidakberhasilan Israel untuk jalankan kewajibannya berdasar Pakta Jenewa dan wargaannya yang ilegal” lewat pertemuan itu, kata Kemlu RI.

Walau sebenarnya, pertemuan itu dilakukan berdasar instruksi Sidang Majelis Umum Federasi Bangsa-Bangsa (SMU PBB) untuk membahas beberapa langkah yang dibutuhkan buat menerapkan Pakta Jenewa di daerah Palestina yang dijajah Israel, termasuk Yerusalem Timur, sama sesuai pasal 1 dari Pakta Jenewa Ke-4.

Walau pertemuan di antara beberapa negara faksi dalam Pakta Jenewa Ke-4 itu gagal, Indonesia tetap lempeng pada perjuangannya bela masyarakat Palestina sampai capai kemerdekaannya.

“Indonesia terus akan konsisten dalam tempatnya sejauh ini untuk perjuangkan hak masyarakat Palestina dan menggerakkan kepatuhan Israel pada hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional,” sebutkan Kemlu RI dalam pengakuannya.

Dalam launching persnya tertanggal 6 Maret, Pemerintahan Swiss sebagai tuan-rumah putuskan menggagalkan penerapan pertemuan itu karena “terjadi ketidaksamaan fundamental di antara beberapa negara penandatangan Pakta Jenewa pada proses diskusi yang berjalan.”

Swiss, sebagai negara tempat dokumen Pakta Jenewa diletakkan (depositary state), mendapatkan instruksi dari SMU PBB pada 18 September 2024 untuk mengadakan jadwal itu

Tetapi, pada proses pendekatan mendekati pertemuan, dokumen akhir maklumat untuk pertemuan 7 Maret yang diatur Swiss berdasar saran dari beberapa negara anggota dan disarankan pada 27 Februari 2025 itu tidak mendapatkan support yang cukup. Hal tersebut menjadi argumen Swiss menggagalkan pertemuan.

Dalam pada itu, Perwakilan barisan OKI di Jenewa mengaku jika dokumen akhir maklumat yang disarankan tuan-rumah “tidak berhasil penuhi amanat yang disetujui atau menggambarkan parahnya keadaan yang terjadi” di Palestina.

OKI melihat hal itu sebagai pemicu saran maklumat tidak berhasil mendapatkan support luas, termasuk dari beberapa negara anggota OKI.