mobic.store  – Selasa, 5 November 2024 waktu di tempat, Amerika Serikat (AS) mulai melangsungkan Pemilihan Presiden (Pemilihan presiden) 2024. Terdapat dua calon capres AS, Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat.

Proses perhitungan suara sendiri dilaksanakan sepanjang beberapa bulan, sampai di awal Januari 2025 kelak. Konferensi AS akan umumkan hasil akhir pengambilan suara. Penantian ini menjadi peristiwa paling dinanti di dunia.

Pemilihan presiden AS tahun ini tidak cuma menjadi gelaran kontestasi dua calon dalam merebutkan bangku Gedung Putih, tetapi menjadi momen yang menggentarkan untuk beberapa aktor usaha ingat peraturan ekonomi AS, baik pada perdagangan, moneter, atau pajak, mempunyai potensi mempengaruhi kestabilan ekonomi dunia.

Imbas peralihan ekonomi yang muncul hasil dari pemilihan presiden kelak tidak cuma akan berasa di Amerika, tetapi di penjuru dunia, tidak kecuali Indonesia.

Untung rugi untuk Indonesia

Sepanjang masa Pemilihan presiden AS, peraturan perdagangan sering jadi satu rumor signifikan yang bukan hanya berpengaruh dalam ekonomi lokal AS sendiri, tetapi punyai dampak krusial pada beberapa negara lain.

Sepanjang menjadi presiden pada masa 2017-2021, Donald Trump dikenali peraturan perlindunganonismenya. Peraturan perlindunganonisme sendiri adalah arah peraturan yang mempunyai tujuan membuat perlindungan industri lokal AS dari kompetisi luar negeri.

Dalam prakteknya saat itu, pendekatan ini direalisasikan berbentuk biaya import tinggi untuk beberapa produk asing. Trump mengaplikasikan biaya import semakin tinggi 10 % s/d 20 % untuk semuanya produk import. Bahkan juga, dia mengaplikasikan 60 % biaya import untuk sejumlah produk tertentu dari China.

Walau diharap dapat perkuat bidang industri AS, peraturan seperti ini dipandang menyebabkan ongkos tambahan untuk konsumen di Amerika sekalian menjadi buntut panjang perang dagang AS-China. Bila Trump dipilih kembali, kemungkinan besar peraturan perlindunganonisme akan diteruskan.

Dari sudut pandang Indonesia, peraturan perlindunganonisme Trump bisa membuat kendala untuk beberapa produk Indonesia di pasar AS. Dengan kenaikan biaya import, produk Indonesia akan jadi lebih mahal dan kurang bersaing di AS, yang dapat kurangi volume export Indonesia ke situ. Apalagi AS menjadi satu diantara partner dagang unggulan untuk export Indonesia.

Berdasar data Kementerian Perdagangan, per April 2024 export Indonesia ke AS capai sekitaran 19,62 miliar dolar AS lewat produk khusus seperti minyak kelapa sawit, ban karet, dan alas kaki.

Oleh karena itu tidak sangsi bila Ekonom Kampus Paramadina Wijayanto Samirin memiliki pendapat jika peraturan Trump akan menyulitkan export, dan pemerintahan Indonesia harus siap memperhitungkan arus import produk asing ke negeri.

Di lain sisi, Kamala Harris dari Partai Demokrat mempunyai pendekatan berlainan. Dia lebih condong menjaga ‘status quo’. Dia mengaplikasikan peraturan perdagangan bebas yang buka akses pasar untuk beberapa negara lain, termasuk Indonesia.

Kestabilan peraturan yang digotong Harris mempunyai potensi tingkatkan akses produk Indonesia di pasar AS, membuat kesempatan export yang semakin lebih besar, dan menjaga jalinan perdagangan bilateral yang sejauh ini terikat.

Ini pasti adalah berita baik untuk aktor export Indonesia yang memercayakan akses pasar internasional untuk perkembangan ekonominya.

Selanjutnya, Wijayanto ikut menyorot masalah pengendalian inflasi. Trump mengajukan usul kenaikan produksi minyak lokal buat turunkan harga minyak internasional. Untuk Indonesia, peraturan ini bisa menjadi udara segar. Harga minyak lebih rendah bisa turunkan ongkos bantuan energi dan menolong kurangi minus bujet.

Peraturan Trump berkaitan kenaikan produksi minyak dan pengurangan suku bunga terang akan memberikan keuntungan Indonesia. Minus Bujet Penghasilan dan Berbelanja Negara (APBN) Indonesia dapat makin turun, karena tiap harga minyak naik 1 dolar AS per barel, minus APBN Indonesia akan naik Rp5 triliun s/d Rp6 triliun.

Begitupun dengan cara pengurangan suku bunga dari Trump yang baik untuk pajak Indonesia, yang mana masih bergantung pada hutang luar negeri.

Di lain sisi, Harris lebih memberikan dukungan peraturan lingkungan dan energi terbarukan yang hendak batasi produksi minyak dan gas fosil. Walau peraturan ini kemungkinan membuat harga minyak masih tetap tinggi, pendekatan ini searah dengan ide Indonesia untuk kurangi keterikatan pada energi fosil. Peraturan Harris dalam rumor energi terbarukan buka kesempatan untuk investasi hijau di Indonesia, yang memberikan dukungan jadwal peralihan energi nasional.