0 3 min 2 weeks

mobic.storeĀ  – Kepala Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Bijak pastikan pemantauan implementasi mekanisme merit aparat sipil negara (ASN) harus diperkokoh usaha pemantauan secara protektif dan represif.

Ini perlu dilaksanakan selama saat peralihan buat menghambat dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran management ASN saat terbitnya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang berpengaruh pada tambahan pekerjaan peranan BKN terutama dalam pemantauan mekanisme merit.

“Banyak kekuatan pelanggaran yang sudah dilakukan Petinggi Pembimbing Kepegawaian (PPK) terkait dengan penyediaan dan pelindungan hak ASN, khususnya pada skema profesi, peningkatan profesi, dan perubahan karyawan. Karena itu penegakan Etika, Standard, Proses dan Persyaratan (NSPK) harus dilaksanakan oleh semua petinggi pemerintahan baik pusat atau wilayah untuk merealisasikan birokrasi yang adaptive,kreatif, dan fokus pada servis public,” kata Zudan dalam penjelasannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan jika peralihan peranan pemantauan mekanisme merit sebagai pekerjaan tambahan BKN ini menjadi satu diantara referensi untuk BKN dalam melakukan pemantauan dan pengaturan management ASN.

Peralihan penerapan pemantauan mekanisme merit dalam management ASN yang pernah dijalankan oleh Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) ini sudah ditata lewat Surat Selebaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2024 yang atur pembagian peranan di antara BKN dan Kementerian PANRB dalam melakukan fungsi dan tugas pemantauan mekanisme merit.

Adapun dalam penerapan pemantauan mekanisme merit menjadi pekerjaan BKN, dan dalam penentuan peraturan pemantauannya menjadi pekerjaan Kementerian PANRB.

Menurutnya yang dikutip dari media situs mgo55, pemantauan mekanisme merit yang sudah dilakukan BKN mencakup pemantauan penerapan etika dasar, kaidah dan code sikap ASN. Untuk pemantauan penerapan implementasi mekanisme merit dalam peraturan dan management ASN pada lembaga pemerintahan, kemudianmenjaga netralitas karyawan ASN dan pemantauan atas pembimbingan karier ASN.

“Karena ada tambahan pekerjaan ini, pasti beban BKN di depan makin berat. Karena itu memulai tahun 2025 ini lebih banyak yang perlu kita siapkan sebagus-baiknya,” katanya.

Tidak itu saja, Zudan mengutamakan ke semua korps-nya untuk konsentrasi pada aktualisasi yang berpengaruh dan memberi faedah untuk lembaga pusat atau wilayah.

Adapun pemantauan implementasi mekanisme merit dalam pengendalian management ASN ini sudah dilaksanakan penilaian dan penilaiannya pada Desember 2024 kemarin.

Terhitung ada 98 Kementerian/Instansi/Wilayah yang mendapat predikat Benar-benar Baik dan Baik. Atas pencapaian penilaian itu, animo berbentuk penghargaan ini dilaksanakan untuk tingkatkan implementasi mekanisme merit pada lembaga pemerintahan, terutama dalam penerapan meritokrasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *