mobic.store  – PDIP mengendusi ada usaha penggulingan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri selesai pemberhentian Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.

Selesai pemberhentian Jokowi dan keluarganya dipublikasikan mgo55 pada Senin (16/12/2024) lantas ada rumor Jokowi ingin gantikan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.

Hal tersebut diutarakan Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus saat pertemuan jurnalis di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12/2024) malam.

“Saya pikir kita tidak berlainan opini . Maka, tanda-tanda yang Anda berikan itu kami tidak menentang,” ucapnya seperti termuat Tribunenews.com

Berkaitan detil rumor itu, Deddy malas untuk menerangkan lebih jauh.

Ia cuma akui dengar rumor Jokowi berusaha untuk mendongkrak Hasto sebagai Sekjen PDIP dalam beberapa saat akhir mendekati diadakannya Konferensi PDIP pada tahun depannya.

Walau begitu, Deddy memperjelas faksinya malas untuk mempersoalkan rumor itu karena menurut dia nama Jokowi tidak pantas untuk disebutkan di intern PDIP.

“Rumor itu sudah berkembang luas dan memang menyengaja diembuskan. Tetapi kami tidak ingin menyebutkan nama di sini karena nama itu tidak pantas kembali disebutkan jika menurut kami,” jelasnya.

Awalnya banner warna tertulis ‘Megawati Ketua umum Ilegal’ tersebar pada dinding tepi Tol Bogor Outing Ring Road (BORR) pada Rabu (18/12/2024) kemarin.

Terlihat dalam banner itu, muka Megawati memperlihatkan raut muka bersedih.

Disamping itu, ada juga beberapa kalimat negatif yang menyentuh validitas kepimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP.

Berkaitan hal itu, Ketua DPC PDIP Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubroto benarkan kehadiran banner itu.

Dadang menyangka hal tersebut dilaksanakan untuk mengadu domba intern partai berlambang banteng itu.

“Kelihatannya terpasang malam-malam, lantas lenyap. Penempatan secara ilegal bukan sah. Itu usaha yang sudah dilakukan orang pengecut yang punya niat mengusik konferensi partai 2025 dan mengadu domba intern kelihatannya,” ungkapkan Dadang, Kamis (19/12/2024), diambil dari Kompas.com.

Sekarang, banner itu sudah dicabut oleh DPC PDIP Bogor.

Dadang memperjelas, semua pengurus dan kader PDIP Kota Bogor masih tetap kompak dan tidak dipengaruhi oleh hasutan yang mempunyai tujuan mengadu domba partai.

“Semua pengurus partai dan kader PDI-Perjuangan Kota Bogor menampik hasutan yang punya niat mengadu domba dan menghancurkan PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan Kota Bogor masih tetap kompak dan fatsun ke Ketua Umum PDI-Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Merdeka!” tegas ia.

Ketua DPP PDIP Sektor reformasi Hukum, Ronny Talapessy memberikan instruksi mgo55 daftar ke semua kader supaya waspada mendekati Konferensi V Tahun 2025.

Disamping itu, ada juga beberapa kalimat negatif yang menyentuh validitas kepimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP.

Berkaitan hal itu, Ketua DPC PDIP Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubroto benarkan kehadiran banner itu.

Dadang menyangka hal tersebut dilaksanakan untuk mengadu domba intern partai berlambang banteng itu.

“Kelihatannya terpasang malam-malam, lantas lenyap. Penempatan secara ilegal bukan sah. Itu usaha yang sudah dilakukan orang pengecut yang punya niat mengusik konferensi partai 2025 dan mengadu domba intern kelihatannya,” ungkapkan Dadang, Kamis (19/12/2024).

Sekarang, banner itu sudah dicabut oleh DPC PDIP Bogor.

Dadang memperjelas, semua pengurus dan kader PDIP Kota Bogor masih tetap kompak dan tidak dipengaruhi oleh hasutan yang mempunyai tujuan mengadu domba partai.

“Semua pengurus partai dan kader PDI-Perjuangan Kota Bogor menampik hasutan yang punya niat mengadu domba dan menghancurkan PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan Kota Bogor masih tetap kompak dan fatsun ke Ketua Umum PDI-Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Merdeka!” tegas ia.

Ketua DPP PDIP Sektor reformasi Hukum, Ronny Talapessy memberikan instruksi ke semua kader supaya waspada mendekati Konferensi V Tahun 2025.

Ini menyikapi tersebarnya banner yang menanyakan validitas Megawati sebagai Ketua umum PDIP yang saat kepimpinannya diperpanjang pada Juni 2024 kemarin.

“Dengan tersebarnya baliho dan banner yang karakternya memprovokasi sudah membuat keadaan siaga-1 di intern PDI Perjuangan untuk memberi reaksi pada ada usaha ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan mendekati Konferensi PDI Perjuangan seperti yang dipastikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” jelasnya.

Ronny mengingati ke beberapa kader jika susunan pengurusan PDIP yang baru sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan SK yang diberi tanda tangan oleh Menteri Hukum dan HAM tertanggal 1 Juli 2024.

“Sahnya pengurusan PDIP ini tidak terpungkiri dan menjadi dasar kuat untuk PDI Perjuangan dalam melakukan pekerjaan politiknya,” ujarnya.