mobic.storeĀ – Ketua Majelis Pembicaraan Masyarakat (MPR) RI Ahmad Muzani minta Ikatan Intelektual Muslim Indonesia (ICMI) ikut membahas saran kepala wilayah diputuskan oleh Dewan Perwakilan Masyarakat Wilayah (DPRD).
Menurut Muzani, saran yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto itu sebenarnya mempunyai tujuan untuk minta seluruh pihak bersama cari jalan keluar atas beragam masalah dalam penerapan Pemilihan kepala daerah.
“Kami mengharap beberapa teman ICMI bisa juga memberi pandangan ke pemerintahan untuk lakukan pengkajian-kajian ini, supaya pemerintahan bisa juga memperoleh pertimbangan untuk sampaikan pandangan-pandangan ini termasuk ke legislatif,” tutur Muzani pada acara Bersilahturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
Muzani menjelaskan, ide itu dikatakan Prabowo karena menyaksikan biaya Pemilihan kepala daerah yang mahal. Masalah ini di-claim bukan hanya dirasakan oleh beberapa pihak yang kalah, tapi juga juaranya.
“Karena kenyataannya demokrasi sebagai sebuah jalan telah kita kira sama sesuai, telah betul. Tetapi triknya ada yang katakan terlampau mahal, ada yang katakan terlampau repot,” kata Muzani.
“Walau sebenarnya ujung dari demokrasi itu ialah dedikasi. Dan dedikasi itu maknanya kerelaan untuk memberikan bakti ke masyarakat dan bangsa. Itu penyebabnya karena itu Presiden Prabowo memberi pertimbangan apa ini tidak ada jalan keluar untuk dicari jalan keluar,” tambahnya.
Di lain sisi, kata Muzani, faktor rendahnya keterlibatan pemilih tetap menjadi satu diantara hal yang menggerakkan pentingnya pembaruan dalam penerapan Pemilihan kepala daerah di depan.
“Keterlibatannya tempo hari kan rerata 60 %, rendah. Pilkadanya mahal, selanjutnya itu menjadi beban, ongkos ekonomi tinggi . Maka kurang lebih semacam itu,” ujarnya.
Sebelumnya telah dikabarkan, Presiden Prabowo Subianto mengaku mekanisme Pemilihan Kepala Wilayah (Pemilihan kepala daerah) di Indonesia terlampau mahal. Ada beberapa puluh triliun uang yang keluar cuma dalam kurun waktu 1-2 hari saat Pemilihan kepala daerah.
Dia lalu memperbandingkan mekanisme itu dengan negara tetangga lain. Dia mengutarakan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia.
“Malaysia, Singapura, India, sekali pilih anggota DPRD, DPRD itu tadi yang pilih gubernur milih bupati. Efisien tidak keluar uang, efisien,” sebut Prabowo, Kamis (12/12/2024) malam.
Dia selanjutnya ajak ketua-ketua umum parpol lain untuk membenahi mekanisme parpol. Ditambah, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia telah sampaikan pertimbangan sama padanya.
“(Bahlil) Barusan sampaikan memerlukan pertimbangan membenahi mekanisme partai politik, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Teman-teman dari PDIP, teman-teman partai-partai lain, silahkan kita berpikiran,” mengajak Prabowo.
“Ini sebenarnya banyak ketua umum (partai) ini sebenarnya, dapat kita memutuskan malam ini, bagaimana?” tambah Prabowo.